Site Loader
Demokrat Tolak RUU Ciptaker Dibawa ke Paripurna, Hinca Panjaitan Beber Alasannya

jpnn. com , JAKARTA – Fraksi Partai Demokrat (FPD) di DPR menolak Rencana Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dibawa ke pengambilan keputusan level dua di rapat paripurna.

Sikap FPD itu dibacakan anggotanya, Hinca Panjaitan dalam rapat kerja  beragendakan pengambilan keputusan tingkat satu atas RUU Ciptaker, Sabtu (3/10) malam.

Hinca mengatakan, FPD menilai   RUU Ciptaker tidak memiliki urgensi dan kegentingan memaksa di tengah krisis pandemi Covid-19. Menurut dia, prioritas utama negara harus diorientasikan dalam upaya penanganan pandem Covid-19, khususnya menyelamatkan jiwa manusia, memutus ikatan penyebaran corona, dan memulihkan ekonomi.

Baca Selalu:

Menyitat survei World Economic Lembaga 2017, Hinca mengatakan bahwa urusan tenaga bukan persoalan utama yang menghalangi investor asing masuk. Setidaknya, kata Hinca, ada 16 faktor problematik menjalankan bisnis di Indonesia.

Tiga persoalan yang utama ialah korupsi secara nilai 13, 8, birokrasi negeri yang tidak efisien (11, 1), dan akses keuangan (9, 2).  

“Masalah ketenagakerjaan ada pada peringkat 13 dari 16 persoalan, dengan nilai 4, 0. Dengan demikian ringkasan RUU Ciptaker tidak memiliki relevansi yang signifikan, ” kata Hinca dalam rapat yang dipimpin Pemimpin Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas itu.

Baca Juga:

Mantan sekretaris jenderal PD itu menambahkan, RUU Ciptaker merevisi beberapa UU sekali lalu atau omnibus law yang berimplikasi besar.

Sebab karena itu,   lanjut dia, tentu tidak bijak jika memaksa proses perumusan aturan perundang-undangan yang sedemikian kompleks tersebut secara tergesagesa.

Scott Thomas