Site Loader

Promo menarik pada undian Data HK 2020 – 2021.

jpnn. com , JAKARTA – Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Barat  Ahmad Makmun Fikri mengucapkan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang digelar KPK tidak perlu dibatalkan.

Dia menilai ulangan untuk pengalihan status personel KPK menjadi aparatur biasa negara (ASN) tersebut sudah sesuai dengan regulasi dengan ada seperti Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang KPK, Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2020 mengenai Pengalihan Pegawai KPK Menjelma ASN.

“Tak perlu dibatalkan, pokok langkah KPK sudah betul dengan menjalankan sepenuhnya regulasi yang ada termasuk membimbing Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan tim asesmen profesional, ” kata Ahmad Makmun Fikri, Minggu (16/5).

Baca Selalu:

Terkait materi perkara TWK yang memicu perbalahan, Makmun meminta agar seluruh pihak mendudukkan isu ini secara jernih dan proporsional.

Tempat mengatakan bahwa pada posisi ini peran KPK merupakan sebagai pelaksana perundang-undangan yang berupaya menjalankan regulasi tersebut selurus-lurusnya.

Sebagai pedoman dalam peralihan status pegawai KPK, tinggi Makmun, UU No 5 Tahun 2014 pun nyata mengamanatkan bahwa kriteria bahan ASN antara lain adalah mereka yang siap setia kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah dan tidak berperan dengan organisasi terlarang.

Baca Serupa:

Dia menilai kalau penggunaan metode, materi tes sebagai alat ukur buat seleksi para pegawai sudah benar. Hal tersebut dikuatkan dengan perbandingan antara pengikut tes yang akhirnya memenuhi syarat masuk ASN dan yang tidak. Dalam TWK yang diikuti 1. 351 pegawai itu diketahui sebanyak 1. 274 peserta lulus.

“Ini menguatkan bahwa tidak tersedia yang salah dengan pola atau materi tesnya. Buktinya lebih banyak yang lulus ketimbang yang tidak. Kita jangan sampai tergiring pemikiran bahwa 1. 274 pengikut yang memenuhi syarat pula turut bermasalah, ” kata pendahuluan Makmun yang juga perkataan.

Scott Thomas