Site Loader
Wakapolri Mau Kerahkan Preman, Habib Aboe Ingatkan Perintah Presiden untuk Kapolri

jpnn. com , JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy berharap pengerahan preman pasar untuk mendisiplinkan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana konsep Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, jangan sampai dilakukan.

Diketahui, Komjen Gatot selalu merupakan wakil ketua pelaksana II Komite Penanganan Covid-19 dan Perbaikan Ekonomi Nasional.

“Saya harap itu tidak berlaku, karena sangat rawan sekali menyerahkan kewenangan kepada para preman rekan, ” kata Habib Aboe di keterangan tertulisnya, Selasa (15/9).

Baca Juga:

Apalagi menurut ketua Mahkamah Kehormatan Sidang (MKD) DPR ini, jika yang memberikan kewenangan adalah aparat penegak hukum, maka seolah-olah apa dengan dikerjakan preman pasar akan mengoper fungsi penegakan hukum.

Lebih jauh dia mengingatkan bahwa pendisiplinan protokol kesehatan ialah bagian perintah Presiden Jokowi kepada Kapolri Jenderal Idham Azis. Suruhan itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Patokan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Di situ jelas ada pendelegasian kewenangan yang diberikan Presiden pada Kapolri secara langsung. Artinya, Kapolri diperintahkan untuk mengefektifkan jajarannya di dalam melakukan penegakan hukum terhadap pengingkaran protokol kesehatan, bukan menyerahkannya kepada preman pasar.

Baca Juga:

“Jika selanjutnya suruhan Presiden ini kemudian dilimpahkan kepada preman pasar, tentunya akan mengundang tanya untuk masyarakat. Ada barang apa dengan satuan Kepolisian kita tunggal, ” ujar legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Karena itu, dia tidak ingin publik menilai jajaran Polri sudah angkat tangan dan tidak mampu lagi menjalankan perintah pemimpin, sehingga yang dilakukan adalah merekrut preman pasar untuk menggantikan perintah yang telah diberikan kepala negara.

Scott Thomas